Just another WordPress.com weblog

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan pada dasarnya merupakan human investment yang mempunyai kontribusi sangat signifikan terhadap tingkat keuntungan ekonomi suatu daerah. Pernyataan di atas dan bahwa pendidikan itu mahal mulai dirasakan kebenarannya terutama sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1997.
Di samping itu Pendidikan nasional di Indonesia sebenarnya merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Namun demikian, apabila pendidikan sedang mengalami krisis seperti sedang terjadi saat ini, banyak pihak secara bombardir menyalahkan pemerintah dan akhirnya tanggung jawab dari pemerintah itu dibebankan kepada guru.
Tanggung jawab pendidikan ini bukan merupakan beban yang ringan. Apabila salah dalam menentukan langkah akan berakhibat fatal dan tentu berpengaruh kepada bidang lainnya pula, sebab dari bidang pendidikan inilah letak masa depan politik, ekonomi, social dan budaya masyarakat Indonesia.
Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang tua murid dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Salah satu hal penting yang menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah adalah masalah pembiayaan sekolah. Pembiayaan sekolah tidak bisa di bebankan pada satu pihak saja baik kepada orang tua, masyarakat maupun pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini kami mencoba mengklasifikasikan sumber pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan kepada tiga sumber, sumber-sumber tersebut antara lain:
1. Pemerintah (Pemerintah pusat dan daerah)
2. Orang tua/perserta didik
3. Masyarakat
Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang evektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi mengingat sekolah merupakan sebuah organisasi sehingga sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponenen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar-mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari.
Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah keterbatasan dana, apalagi dalam kondisi krisis seperti ini.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Peranserta Masayarakat Dalam Keuangan Sekolah
Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sekolah sudah menjadi hal yang umum dibicarakan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam teori pengembangan sekolah di era desentralisasi, ada tiga segitiga stakeholder yang harus dibangun, yaitu kerjasama sekolah, orang tua dan masyarakat.
Partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk memecahkan masalah di sekolah. Pemerintah di negara manapun, dengan dalih mengembalikan lembaga sekolah kepada pemilik utamanya yaitu masyarakat, menggembar-gemborkan ide ini. Tapi sebenarnya ada sebuah misi utama dibalik propaganda ini, yaitu meringankan beban keuangan pemerintah dengan mengajak masyarakat untuk menyediakan dana lebih dalam pengembangan sekolah.
Misi ini di beberapa kasus menunjukkan keberhasilannya, tapi ketika situasi ekonomi pun mencekik rakyat, maka kebijakan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sekolah yang bermakna “pendanaan” kelihatannya kurang bijak.
Amerika dan beberapa negara pengusung konsep SBM (School Based Management) yang menjadi titik awal keterlibatan masyarakat di sekolah, tegas menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat adalah dalam bentuk pengembangan finansial, kurikulum dan personalia. Dalam hal ini masyarakat menjadi penentu keberhasilan sekolah, demikian pula masa depan guru dan tenaga administrator sekolah.
Jepang yang menurut pandangan kami tak terlalu kencang gaung SBM-nya lebih menekankan kepada partisipasi masyarakat bukan dalam bentuk pendanaan, atau pengembangan kurikulum, apalagi mengutak-atik masalah tenaga kependidikan. Dikarenakan sekolah-sekolah di Jepang masih murni dikontol oleh menteri pendidikan, masih merupakan sekolah-sekolah negeri/publik. Sehingga bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Jepang agak bernuansa lain. Lebih kepada masyarakat menjadi penyedia fasilitas belajar siswa atau menjadi pengayom dan pelindung siswa-siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah. Kelihatannya masyarakat Jepang berusaha membuat image bahwa tempat belajar itu ada di mana saja, bukan hanya di sekolah.
Pola partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah di Indonesia lebih condong kepada apa yang diterapkan di Amerika dan Australia. Pembentukan “komite sekolah” (KS) dan “dewan pendidikan” (DP) yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat dan orang tua, adalah murni meniru konsep “school governance” yang diterapkan di Barat. Untuk menjalankan fungsi advisory, supporting, monitoring, mediatoring, tentunya diperlukan orang-orang yang berkemampuan sebagai anggota dan pengurus komite sekolah pun dewan pendidikan. Juga diperlukan orang-orang yang berdedikasi penuh, mau meluangkan waktunya mengurusi perkara yang barangkali bukan pekerjaan utamanya. Sayangnya karena konsep supporting lebih kuat ketika KS dicetuskan pertama kali maka anggota-anggota KS adalah orang tua yang berkantung tebal, pengusaha, pejabat, yang notabene hampir tak punya waktu untuk datang dan mengontrol sekolah.
Proses advisory akhirnya berjalan satu arah, yaitu ketika pihak sekolah meminta. Proses supporting yang kelihatannya lebih diutamakan menjadi pembicaraan utama dalam rapat-rapat komite sekolah, yang hampir terkesan bahwa kepala sekolah dan stafnya juga ketua OSIS melaporkan agenda kegiatan dan komite sekolah hanya menandatangani jika kelihatannya anggarannya masuk akal.
Proses monitoring dan controling pun hanya berlangsung melalui sodoran berkas laporan kegiatan dari kepala sekolah ke komite sekolah. Adapun proses mediatoring yang dimaksudkan menghubungkan lembaga sekolah dengan lembaga non sekolah dan masyarakat pada umumnya, tampaknya belum berhasil diterjemahkan dengan baik oleh beberapa komite sekolah.
Kami yakin, dari pada menjiplak pola partisipasi masyarakat di Barat atau dari negara manapun, pendidikan di Indonesia pasti akan lebih baik kondisinya jika dikembangkan dengan formula Indonesia. Partisipasi masyarakat yang khas, yang bercirikan karakternya orang Indonesia.
Di samping itu Administrasi anggaran/biaya sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/ diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya oprasional sekolah, sehingga kegiatan oprasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara garis besar kegiatannya meliputi pengumpulan/penerimaan dana yang sah (dana rutin, spp, sumbangan BP3, Donasi dan usaha-usaha halal lainnya), penggunaan dana, dan pertanggung jawaban dana kepada pihak-pihak terkait yang berwewenang.
Dana yang masuk itu di sebut dana masukan (input) yang kemudian setelah dilakukan perencanaan anggaran (budgeting), lalu digunakan dalam pelaksanaan oprasional pendidikan (throughput), dan akhirnya dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha (output) yang dihasilkan.
Dibalik otonomi dan kebebasan yang dimiliki, kepada guru diberikan target yang harus dicapai sebagai standar keberhasilan. Sudah barang tentu target tersebut adalah keberhasilan untuk semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi yang dimiliki, mencapai prestasi pada tingkat tertentu. Target bisa dikembangkan pada berbagai skop sekolah. Dengan adanya target sebagai standar, masyarakat bisa ikut mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan.
Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dan orangtua peserta didik untuk mengevaluasi proses pendidikan, memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat sekitar dan khususnya orangtua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan. Misalnya, sekolah bisa mengundang orangtua dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan operasionalisasi kegiatan sekolah. Orangtua dan masyarakat sekitar yang mampu bisa diajak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pada level makro, secara nasional bisa dilaksanakan realokasi anggaran pembangunan pendidikan. Anggaran pendidikan pemerintah yang terbatas hanya diarahkan pada sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik dengan latar belakang yang kurang mampu. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang peserta didiknya terdiri dari orangtua berlatar belakang sosial ekonomi relatif kaya, diharapkan bisa self-supporting dalam pembiayaan sekolah.
Bahkan tidak hanya masyarakat sekitar, karena target dan standar yang harus memiliki skop regional dan daerah, maka pemerintah daerah akan secara langsung terlibat dalam menyukseskan pendidikan di wilayah masing-masing. Diharapkan pemerintah setempat bisa mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pencapaian target pendidikan tersebut. Misalnya, pemerintah kelurahan menetapkan “jam belajar” bagi anak usia tertentu. Pada jam-jam tersebut anak-anak tidak boleh bermain. Dengan kata lain pelayanan kemasyarakatan perlu dikaitkan dengan proses pendidikan.
Kepada setiap sekolah dan guru diberikan kebebasan apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang penting adalah pencapaian target yang telah ditentukan, dengan kata lain proses pendidikan bersifat product oriented, berlawanan process oriented, yang dilakukan sekarang ini. Untuk mencapai target yang telah ditentukan kepada guru perlu diberikan insentif dan sekaligus sanksi. Insentif diberikan kepada guru yang berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Sebaliknya, sanksi diberikan kepada guru yang melakukan tindak kecurangan, misalnya mengubah, menambah atau memalsu nilai hasil pembelajaran peserta didik.
B. Dasar Peran Serta Masyarakat Dalam Pembiayaan Sekolah
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar pada kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, diantaranya adalah:
1. Hak dan Kewajiban Masyarakat
Pada pasal 8 dan 9 UUSPN disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasaan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Pasal 10 UUSPN menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan pada pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah:
a. Wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.
b. Wajib menjamin tersedianya daya guna dan terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia sampai dengan lima belas tahun.
3. Tanggung Jawab Pendanaan
Pasal 46 UUSPN menyebutkan bahwa:
a. Pendanan pendidikan memjadi tanggung jawab bersama bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
b. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan.
4. Sumber dan Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 47 UUPSN menyebutkan bahwa:
a. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan.
b. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 48 menyebutkan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
5. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan diatur dalam 54 UUSPN, yaitu:
a. Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
Sedangkan fungsi komite sekolah (pada level sekolah) menurut Kemendiknas No. 044/U/2002 adalah sebagai berikut:
a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b. Melakukan kerjasama dengan mayarakat (perseorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d. Memberukan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
1. Kebijakan dan program pendidikan
2. Rancana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
3. Kriteria kinerja satuan pendidikan
4. Kriteria tenaga kependidikan
5. Kriteria fasilitas pendidikan
6. Hal-hal yang terkait dengan pendidikan
e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
C. Mengoptimal Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan :
1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut. Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.
D. Orang Tua Sebagai Sumber Anggaran Yang Kuat
Sejarah membuktikan bahwa orang tua siswa merupakan sumber dana yang kuat. Besarnya kekuatan itu menunjukkan daya dalam menopang percepatan pembaharuan pada beberapa sekolah swasta yang telah mampu mengelola mutu sehingga dapat menjadi pengharapan bagi masyarakat berada. Perkembangan ini terjadi sampai tahun 1980-an, dimana di berbagai kota terdapat sekolah swasta tempat berkumpulnya masyarakat berada dengan tingkat partisipasi pembiayaan orang tua siswa yang terusmeningkat.
Pada era tahun 1990-an dikarenakan semakin tingginya kebutuhan untuk memodernisasi sarana gedung dan mengikuti perkembangan teknologi yang secara massif merupakan kebutuhan siswa dalam berkompetisi, sekolah negeri pun terdorong untuk mengimpun dana masyarakat. Puncaknya terjadi pasca 1997 dengan lahirnya konsep MBS dimana partisipasi pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa mengalami peningkatan drastis sehingga jumlah dana yang diserap sekolah negeri favorit mampu menyamai bahkan bisa lebih besar daripada sekolah swasta.
Semakin besarnya sumbangan dana masyarakat telah berdampak pada meningkatnya investasi pembangunan gedung, penyediaan sarana, peningkatan kegiatan siswa seperti pembiayaan pengiriman delegasi sekolah pada berbagai perlombaan, pembayaran guru honor, dan peningkatan kesejahteraan guru. Guru-guru pada sekolah favorit paling menikmati tingginya dukungan terhadap berbagai keleluasaan anggaran. Besarnya dukungan orang tua siswa pada sekolah tertentu telah melebihi besarnya alokasi anggaran dari pemerintah.
Dari tahun ke tahun harga yang harus dibayar oleh orang tua siswa agar dapat menyekolahkan anaknya menjadi tidak rasional . Hal ini dikarenakan besarnya sumbangan pada awal tahun bisa melebihi dua kali lipat besar gajinya. Di samping itu, semangat menghimpun dana telah melupakan kedekatan pada keluarga dari kelompok orang kurang mampu sehingga sekolah favorit identik dengan sekolah kelompok ’borju’.
E. Kontrol dan Akuntabilitas Pengelolaan Sekolah
Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan keuangan atau biaya pendidikan. Aspek ini merupakan bidang yang sangat terkait dengan efisiensi dan tempat bersarangnya korupsi dan manipulasi. Meskipun ini hanya merupakan sampel yang belum representative, 44.05% keuangan pendidikan dasar di kabupaten Bandung digunakan dengan tidak efisien. Tidak efisiennya pembiayaan pendidikan itu juga dapat diakhibatkan oleh kambuhnya penyakit KKN yang belum dapat diberantas oleh bangsa Indonesia.
Melihat latar belakang, belajar dari pengalaman sejarah dan mengingat biaya pendidikan merupakan hal yang sangat sensitif, maka dalam pengelolaan biaya pendidikan perlu adanya kontrol, monitoring, atau evaluasi untuk mengetahui sejauh mana ketepatan sasaran dan akuntabilitasnya. Komite sekolah, adalah suatu unit di level sekolah yang ditugasi untuk melakukan itu, namun demikian, pengawasan akan menjadi lebih efektif apabila dilakukan oleh lembaga atau individu atau kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Pengawasan oleh semua lapisan stakeholder merupakan upaya terbaik untuk mengurangi inefisiensi penyelenggaraan pendidikan itu. Pengalaman pengawasan melekat (built in control) yang telah gagal dan tidak popular lagi telah dilewati bangsa Indonesia diharapkan jangan sampai terulang lagi.
Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dalam era reformasi, dan era otonomi penyelenggaraan pendidikan sampai pada tingkat kabupaten/kota dan bahkan otonomi pada tingkat sekolah, memberikan keleluasaan bagi setiap sekolah untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan sekolah. Dengan demikian diharapkan akan memacu percepatan peningkatan mutu penyelenggaraan sekolah yang pada gilirannya mempercepat peningkatan mutu hasil belajar secara keseluruhan.
Konsekuensi dari paradigma pendidikan yang memberikan otonomi sampai pada tingkat sekolah menuntut sekolah untuk memberdayakan semua sumber daya yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang sangat potensial dan dimiliki oleh sekolah adalah masyarakat dan orang tua murid.
Di Amerika Serikat, pengembangan sekolah di pedesaan atau di daerah-daerah urban berada di tangan dewan masyarakat sekolah (SCC=School Community Council). Dewan ini terdiri dari unsur-unsur tenaga professional pendidikan dan anggota masyarakat, dalam rangka pengembangan staf.
Aspek struktural dari pelibatan masyarakat berarti adanya kesamaan atau keseimbangan antar struktur yang terlibat dalam pembuatan keputusan. Aspek prosedural pelibatan masyarakat berarti mengandung makna adanya kesamaan masukan dari kelompok professional dan anggota-anggota masyarakat dalam menentukan aktivitas pengembangan staf untuk meningkatkan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Secara organisatoris dewan SCC ini memiliki tanggung jawab bersama sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan sekolah.
Di sisi lain SCC ini ternyata juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat melalui survey yang dilakukannya. Hasil analisis yang dilakukan dewan ini didiskusikan bersama pihak sekolah dengan melibatkan para ahli seperti konsultan dan sebagainya untuk diterjemahkan menjadi kebijakan dan program sekolah.
Kebijakan model pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui lembaga SCC seperti di Amerika ini sebenarnya sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh pendidikan dan persekolahan di Indonesia, mulai dari POM, POMG, BP3, hingga sekarang yang dikenal dengan Komite Sekolah. Tetapi hasilnya belum terlalu nampak karena keterlibatan mereka lebih banyak pada membantu keuangan sekolah. Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dalam hal ini Depdiknas membuat kebijakan baru dengan mengganti istilah BP3 menjadi Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat sekolah.
Pemerintah (Depdiknas) pada saat ini memberikan peluang kepada sekolah dalam pemberdayaan masyarakat melalui suatu lembaga yang dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu Dewan Sekolah atau Komite Sekolah.
F. Hambatan Implementasi
Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta tokoh masyarakat dan dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.
Sekolah cukup mengeluhkan minimnya dana yang bersumber dari BP3/Komite Sekolah. Apalagi menurut sebagian responden, dana BP3/Komite Sekolah pada umumnnya baru bersumber dan orangtua anak yang bersekolah, Sedangkan dari masyarakat luas masih sangat terbatas. Kondisi ini memang sangat disayangkan karena salah satu tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah agar masyarakat dalam anti luas bertanggung jawab atas maju mundurnya sekolah di lingkungannya, ini berarti diperlukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembiayaan pendidikan. Karena tanpa ada perubahan seperti itu, maka pembentukan komite sekolah pada dasarnya hanyalah pergantian nama dari BP3.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Ary, Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
Hadiyanto, Mencari Sososk Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
Fattah, Nanang, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 133 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: