Just another WordPress.com weblog

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BwPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Bank Perkreditan Rakyat sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada Masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah. Bank Perkreditan Rakyat juga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, maupun Kredit Konsumsi.
Melalui Peraturan Bank Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat diberi kesempatan untuk mempercepat pengembangan jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sehingga ini akan semakin memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Menyimpan uang di Bank Perkreditan Rakyat aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, sehingga tidak ada salahnya jika kita menabung dan atau mendepositokan uang di Bank Perkreditan Rakyat.
4.1.2. Stuktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat

Gambar 4.1. Stuktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat
Struktur Organisasi merupakan dasar untuk menggerakan organisasi dalam suatu perusahaan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya struktur organisasi memungkinkan koordinasi diantara setiap satuan serta jenjang untuk mengambil tindakan yang mengarah pada perncapaian tujuan perusahaan , karena dalam struktur organisasi tersebut terdapat pengelompokan fungsi dan wewenang yang jelas.

4.1.3. Deskripsi Jabatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham merupakan sebuah forum, dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai agendanya. Dalam forum RUPS, para peserta tidak dapat memberikan keterangan dan keputusan diluar agenda rapat – kecuali Rapat Umum Pemegang Saham itu dihadiri oleh semua pemegang saham dan mereka menyetujui penambahan agenda rapat itu dengan suara bulat.
2. Dewan Komisaris
Dewan komisaris mempunyai tugas dan wewenang untuk :
a. Mengawasi pelaksanaan tugas Dewan Direksi serta memberi nasehat atas pelaksanaan tugas Dewan Direksi tersebut.
b. Anggota Dewan Komisaris mempunyai hak untuk memeriksa buku-buku, surat-surat, serta kekayaan perusahaan.
c. Memberhentikan salah seorang dari anggota direksi ataupun semua anggotanya karena alasan-alasan tertentu.
3. Dewan Pengawas BPR
Dewan Pengawas BPR mempunyai hak dan kewajiban serta tugas sebagai berikut :
a. Memantau pelaksanaan oprasional bank khususnya yang berhubungan dengan peraturan-peraturan tentang produk-produk perbankan dan tata cara pelaksanaannya.
b. Berkewajiban untuk memperluas keberadaan bank beserta produk-produk pelayanannya.
c. Melakukan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang praktek perbankan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Internal Control (Satuan Pengawas Intern)
Internal control mempunyai tugas untuk :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dalam kantor.
b. Memeriksa administrasi keuangan bank.
c. Meneliti kebenaran dan kelengkapan laporan-laporan keuangan terutama neraca dengan perhitungan rugi/laba.
d. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja dan prosedur dari unit-unit kerja di kantor menurut ketentuan yang berlaku serta menilai efektifitas atas pelaksanaan tata kerja tersebut.
e. Mengawasi penyusunan rencana kerja bank termasuk anggaran dan belanja bank.
5. Direktur Utama
Direktur Utama mempunyai hak dan kewajiban serta tugas sebagai berikut :
a. Mempertanggungjawabkan kekayaan perusahaan.
b. Mengikat perusahaan sebagai jaminan.
c. Mengadakan rapat apabila dalam anggaran dasar tidak ditetapkan cara lain dalam pelaksanaannya.
d. Memimpin dan mengelola perusahaan sehingga tercapai tujuan perusahaan.
e. Memperoleh, mengalihkan dan melepaskan hak atas barang-barang tak bergerak atas nama perusahaan.
f. Bertanggungjawab atas oprasional perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan.
6. Bagian Umum
Bagian umum membantu perlengkapan yang dibutuhkan perusahaan dan karyawan untuk memperlancar seluruh kegiatan, serta bertugas menangani masalah kepegawaian dan kesekretariatan. Tugas pokoknya adalah :
a. Menginvestasikan dan menyediakan sarana kebutuhan perusahaan.
b. Membukakan pengadaan atau pembelian perlengkapan kantor agar tetap terawat dan dapat digunakan secara efektif.
c. Membina dan menciptakan suasana kerja yang baik dan memberikan dorongan kepada karyawan agar tetap konsisten dalam melaksanakan pekerjaan.
d. Menginventariskan masalah kepegawaian dan mengajukan usulan perbaikan laporan tertulis kepada direksi.
e. Mempersiapkan, membayar dan membukukan gaji dan honor kepada karyawan dan pihak lainnya atas persetujuan direksi.
7. Bagian Dana
Bagian dana melaksanakan tugas pelayanan jasa-jasa perbankan, menyangkut pelayanan permohonan pembukuan deposito, tabungan atau jasa-jasa lain yang dapat diberikan oleh bank, serta pencatatan dan pengadministrasian pelayanan transaksi nasabah. Tugas pokoknya adalah :
a. Menghitung bagi hasil untuk tabungan dari deposito nasabah.
b. Melakukan pengadministrasian pencatatan dan pembukuan atas setiap penarikan uang atau pemindahbukuan dari rekening tabungan, deposito dan lain-lainnya.
8. Bagian Kredit
Bagian kredit merupakan aparat manajemen yang ditugaskan membantu direksi dalam menangani masalah-masalah khusus, yaitu bidang pembiayaan. Tugas dan tanggung jawab bagian kredit antara lain :
a. Membuat usulan rancangan pemasaran kepada direksi.
b. Memantau secara terus menerus efektifitas dan kolektifitas pembiayaan.
c. Melaksanakan supervisi program pembiayaan dan pemasaran.
d. Bertanggungjawab terhadap kolektibilitas nasabah yang dipromosikan dan atau dibawah pembinaannya sebagai senior Account Officer.
e. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang diberikan. Dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan pada unit yang ada dibawah supervisinya.
f. Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi terhadap setiap pelaksanaan tugas dari fungsi pemasaran dan pembiayaan dalam rangka pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan.
g. Menyusun strategi, planning dan melakukan pemasaran atau solidaritas nasabah baik dalam rangka keuntungan sumber dana maupun alokasi pembiayaan secara efektif dan efisien serta terarah, baik melalui database maupun jaringan nasabah.
9. Account Officer
Bertugas untuk menangani pemberian pembiayaan serta mengawasi terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan kelayakan pembiayaan yang sehat. Tugas pokoknya antara lain :
a. Menerima pembiayaan hutang nasabah yang datang ke bank dan memberikan informasi fasilitas pembiayaan yang ditawarkan bank dan jasa perbankan lainnya.
b. Membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip kelayakan dan prinsip pembiayaan yang sehat.
c. Melakukan pemasaran baik dalam rangka penghimpunan dana maupun alokasi pembiayaan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
d. Melaksanakan program pembinaan seluruh nasabah.
e. Mengajukan rancangan pengembangan sistem, pembinaan untuk diberikan dalam rapat komite.

10. Bidang Oprasional
Bidang oprasional merupakan manajemen yang ditugaskan untuk membantu unit-unit lainnya, dalam melaksanakan tugas-tugas supervisi dibidang oprasional yang meliputi aspek kualitatif dan kuantitatif secara efektif dan efisien, dalam rangka pengamanan jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan manajemen serta peraturan pemerintah (Bank Indonesia).
11. Bagian Accounting/Pembukuan
Merupakan aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu unit-unit lain seperti kasir atau teller dalam transaksi pembayaran.
a. Mencatat atau membukukan saldo nasabah giro jika ada penyetoran dan atau penarikan dana rekening nasabah tersebut.
b. Untuk menentukan besar kecilnya dana yang harus dibayarkan ke nasabah.
c. Memberikan konfirmasi kepada pihak marketing mengenai dana-dana nasabah yang kurang.
12. Bagian Kasir (teller)
Bagian kasir sebagai pemegang kas dan kuasa menerima, dan membayar sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokoknya adalah:
a. Sebagai kuasa bank melakukan penerimaan setoran tunai maupun cek atau bilyet giro bank lain atau penarikan pembayaran yang dilakukan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran (tunai atau tidak), membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah yang ada dalam kas.
c. Mengadakan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas dan surat berharga agar tercatat dan terkontrol.
d. Meminta bagian umum untuk melakukan pencairan tunai, kliring, incaso, dan transfer surat berharga yang tepat waktu dengan persetujuan kepala bagian operasional.
4.2. Pembahasan
Langkah pertama dalam analisa kepatuhan ini adalah mengelompokkan wajib pajak berdasarkan jenis dan nilai aset. Pengelompkan ini penting untuk meningkatkan daya kesebandingan di antara wajib pajak yang dianalisa. Pengelompokan berdasarkan nilai aset didasarkan pada asumsi bahwa dengan nilai aset akan mencerminkan skala ekonomi dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Pengelompokan ini juga untuk mendukung asumsi bahwa wajib pajak dalam satu perbankan tertentu dan yang berada dalam skala ekonomi yang sama akan mempunyai perilaku biaya yang cenderung sama. Pengelompokan wajib pajak dapat dilihat di Tabel 4.1 Dasar Pengelompokan Perbankan.

Tabel 4.1. Dasar Pengelompokan Perbankan
Kelompok Wajib Pajak Dasar Pengelompokan
Jenis Nilai Aset
Bank Umum Konvensional Di bawah Rp1 triliun
Rp1 triliun sampai Rp20 triliun
Di atas Rp20 triliun
Bank Umum Syariah Di bawah Rp1 triliun
Rp1 triliun sampai Rp20 triliun
Di atas Rp20 triliun
BPR Konvensional Di bawah Rp1 triliun
Rp1 triliun sampai Rp20 triliun
Di atas Rp20 triliun
BPR Syariah Di bawah Rp1 triliun
Rp1 triliun sampai Rp20 triliun
Di atas Rp20 triliun
Unit Usaha Syariah Di bawah Rp1 triliun
Rp1 triliun sampai Rp20 triliun
Di atas Rp20 triliun

4.2.1. Penentuan Benchmark Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara
Tabel 4.2.

Analisis Rasio Penentuan Benchmark BPR di Sulawesi Utara
NO. Nama Bank GPM NPM EBT/PO BO/PO
1 PT BPR Celebes Mitra Perdana 0.583 0.073 0.084 0.914
2 PT. BPR Maesa Waya 0.873 0.938 0.062 0.938
3 PT BPR Nusa Utara 0.721 0.400 0.405 0.583
4 PT. BPR Danaku Mapan Lestari 0.816 0.020 0.020 0.784
5 PT BPR Primaesa Sejahtera 0.670 0.043 0.043 0.942
6 PT BPR Dana Raya 0.552 0.144 0.186 0.808
7 PT. BPR Mapalus Tumetenden 0.875 0.250 0.289 0.712
8 PT. BPR Citra Dumoga 0.474 0.145 0.187 0.812
9 PT. PR Prisma Dana 0.338 0.174 0.232 0.762
10 PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia 0.710 0.137 0.137 0.859

Sumber Data: Laporan Publikasi BI 2011 diolah

N 10
Mean 16.432
Median 16.146
Minimum 0.020
Maximum 0.405

Sumber Data: Laporan Publikasi BI 2011 diolah
Dapat dilihat bahwa mean dan median dari data EBT/PO untuk Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara untuk tahun pajak 2011 tidak berbeda jauh. Hal ini menjelaskan bahwa data terdistribusi secara normal dan penggunaan mean ataupun median dapat dilakukan. Setelah bank dengan nilai EBT/PO di bawah 0.061 dan di atas 0.288 dikeluarkan dan dihitung kembali nilai rata-rata EBT/PO dari wajib pajak yang tersisa diperloeh besaran-besaran sebagai berikut:
Tabel 4.3. Analisis Rasio Setelah Perhitungan Kembali
NO. Nama Bank GPM NPM EBT/PO BO/PO
1 PT BPR Celebes Mitra Perdana 0.583 0.073 0.084 0.914
2 PT. BPR Maesa Waya 0.873 0.938 0.062 0.938
3 PT BPR Primaesa Sejahtera 0.670 0.043 0.043 0.942
4 PT BPR Dana Raya 0.552 0.144 0.186 0.808
5 PT. BPR Mapalus Tumetenden 0.875 0.250 0.289 0.712
6 PT. BPR Citra Dumoga 0.474 0.145 0.187 0.812
7 PT. PR Prisma Dana 0.338 0.174 0.232 0.762
8 PT BPR Cipta Cemerlang Indonesia 0.710 0.137 0.137 0.859
N Valid 8
Mean 0.15238
Median 0.16146
Minimum 0.04339
Maximum 0.28858

Sumber Data: Laporan Publikasi BI 2011 diolah
Sama seperti data awal, disini dapat dilihat bahwa mean dan median tidak berbeda signifikan. Dengan demikian, mean ataupun median dapat digunakan. Berdasarkan langkah-langkah penentuan benchmark seperti dijelaskan di atas, maka diperoleh rata-rata kinerja industri sebesar (diukur dengan besaran EBT/PO) 0.152 (Mean). Kalau dilihat dari Tabel Kelompok Wajib Pajak, wajib pajak Bank Perkreditan Rakyat tahun pajak 2011 dengan besar EBT/PO yang paling mendekati nilai rata-rata adalah PT. BPR Dana Raya, yaitu sebesar 0.186. Oleh karena itu, berdasarkan metode rata-rata kinerja industri seperti dijelaskan di muka, PT. BPR Dana Raya dapat dijadikan benchmark untuk tahun pajak 2011. Dengan demikian terdapat lima bank dari 10 bank wajib pajak Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara yang kinerjanya di bawah benchmark, yaitu PT. BPR Celebes Mitra Perdana (0.084); PT. BPR Maesa Waya (0.062); PT. BPR Danaku Mapan Lestari (0.020); PT. BPR Primaesa Sejahtera (0.043); PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia (0.137).
4.2.2. Identifikasi Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Yang Di Bawah Benchmark
Setelah wajib pajak yang di bawah benchmark dapat diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian lebih dalam terhadap wajib pajak-wajib pajak tersebut. Secara ringkas, kinerja keuangan wajib pajak yang di bawah benchmark dapat disarikan sebagai berikut:

Tabel 4.4.
Rasio Kinerja Keuangan Bank Benchmark dan Bank yang dibawah Benchmark (%)

No. Wajib Pajak GPM GPM/PO NPM EBT/PO BOPO Pengurang Penghasilan
1 PT BPR Dana Raya 55.16 0.87 14.39 18.62 80.84 36.54
2 PT. BPR Celebes Mitra Perdana 58.25 0.88 7.27 8.41 91.38 49.85
3 PT. BPR Maesa Waya 87.34 0.85 93.82 6.18 93.82 81.16
4 PT. BPR Danaku Mapan Lestari 81.64 0.64 1.96 1.96 78.36 79.68
5 PT. BPR Primaesa Sejahtera 66.98 0.93 4.34 4.34 94.23 62.64
6 PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia 71.02 0.74 13.66 13.68 85.88 57.34
Berdasarkan tabel rasio di atas, dapat dilihat dari sisi gross profit margin (GPM), dalam hal ini adalah selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan (net interest income) dibagi dengan pendapatan bunga, terdapat 2 (dua) bank di bawah benchmark, lebih besar dari pada gross profit margin (GPM) PT. BPR Dana Raya, yaitu PT. BPT Primaesa Sejahtera (0.93%) dan PT. BPR Celebes Mitra Perdana (0.88%). Dilihat dari rasio GPM/PO (net interest income/pendapatan operasional), rasio ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan gross profit margin (GPM). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai pendapatan operasional non-bunga. Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa PT. BPR Dana Raya memperoleh pendapatan operasional non-bunga relatif lebih besar (selisih antara gross profit margin (GPM) dengan GPM/PO sebesar 31,57%) dibandingkan dengan BANK yang lain (antara 3,01% – 29,32%). Salah satu alasan yang mungkin dapat menjelaskan ini adalah besaran fee-based income (pendapatan operasional non bunga) dari setiap bank. Hal lain yang dapat dikaitkan dengan selisih besaran GPM dibandingkan dengan GPM/PO adalah PPN atas berbagai jasa yang dilakukan oleh bank. Bagaimana pelaksanaan kewajiban PPn dari bank-bank tersebut merupakan salah satu hal yang perlu dikaji lebih dalam.
Selanjutnya, dapat juga dilihat bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya EBT/PO pada bank-bank di bawah benchmark dibandingkan dengan PT. BPR Dana Raya yaitu besarnya biaya pengurang penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak (EBT). Terlihat bahwa PT. BPR Dana Raya hanya mengklaim pengurang penghasilan sebesar 36,54% dari total pendapatan operasional. Sedangkan BANK lain, besaran pengurang penghasilan bergerak antara 49,85% (PT. BPR Celebes Mitra Perdana) sampai dengan 81,16% (PT. BPR Maesa Waya). Kalau dilihat dari besaran BOPO, yang menunjukkan besarnya biaya operasional terhadap pendapatan operasional, dapat disimpulkan bahwa BANK-BANK relatif lebih efisien dibandingkan dengan PT. BPR Dana Raya. Berdasarkan besaran BOPO juga, dapat dilihat bahwa besarnya EBT lebih kecil dibandingkan dengan selisih antara pendapatan operasional dengan biaya operasionalnya (100%-BOPO). Perlu dilihat lebih lanjut komponen pengurang penghasilan dan koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan wajib pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: