Just another WordPress.com weblog

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Analisis Laporan Keuangan Bank-bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara dan dilanjutkan dengan Analisis Statistik (Mean dan Median), penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa satu wajib pajak nilai rata-rata rasionya di bawah benchmark, yaitu:
a. Manajemen wajib pajak yang tidak sehat;
b. Wajib pajak sedang dalam tahap pengembangan pasar/produk baru;
c. Wajib pajak tergolong pemain baru dalam industri;
d. Wajib pajak sedang dalam tahap penelitian dan pengembangan, perluasan usaha atau promosi.
Keempat point diatas sangat dipengharuhi oleh strategi operasional Bank Perkreditan Rakyat yang masih terbatas pada penanganan transaksi seperti transaksi ATM dan Payment Point yang bisa meningkatkan fee base income.
Kempat point tersebut relevan dengan wajib pajak bank yang berada di bawah benchmark. Secara umum, industri perbankan di Indonesia adalah industri yang sangat ketat pengaturannya (well-regulated) karena sifatnya yang strategis dan mangandalkan kepercayaan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa secara umum wajib pajak bank dikelola dengan sangat baik oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan bahwa faktor manajemen yang tidak sehat tidak ada di sektor perbankan.
Untuk menyimpulkan apakah wajib pajak yang berada di bawah benchmarak adalah mereka yang masih dalam tahap pengembangan dapat dilihat pada komponen pengurang penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT) seperti biaya gaji, penghapusan dan cadangan piutang, penyusutan. Selain itu, juga harus dilihat perkembangan jumlah karyawan dari tahun ke tahun. Kalau jumlah pegawai menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam periode tiga sampai lima tahun terakhir, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa wajib pajak tengah mengembangkan kegiatan usahanya. Hal lain yang dapat dilihat untuk mengkonfirmasi hal ini antara lain dapat dilihat di neraca, bagaimana pertumbuhan aset (aktiva tetap, uang muka sewa dan lain-lain). Dari sisi administratif, dapat dilihat perkembangan jumlah cabang.
5.2. Saran
Adapun saran yang akan diberikan penulis setelah melakukan penelitian sehubungan dengan Pemanfaatan Total Benchmarking Dalam Melakukan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Perbankan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara) adalah sebagai beriktu :
a. Apabila hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menggambarkan adanya pengembangan usaha wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak tidak sedang dalam tahap pengembangan, maka kecurigaan profesional (professional sceptism) bahwa ada ‘sesuatu yang salah dengan wajib pajak’ harus mulai dimunculkan dan dibuktikan. Tentu saja ini bukan perkara mudah, tetapi mutlak untuk dilakukan sehingga diperoleh profil yang lengkap atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak
b. Satu hal yang perlu diingat adalah satu wajib pajak tidak selamanya akan berada dalam tahap pengembangan. Wajib pajak yang sudah berada dalam satu industri tertentu yang lama, mungkin sudah tidak dalam tahap pengembangan sehingga keberadaan wajib pajak tersebut di bawah benchmark industrinya perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Untuk meningkatkan nilai kesebandingan dalam pendekatan benchmarking, perlu dilihat juga posisi dalam siklus hidup perusahaan yang dijadikan benchmark, apakah masih dalam tahap pengembangan atau sudah dalam tahap maturity. Penyesuaian perlu dilakukan apabila antara wajib pajak benchmark dengan wajib pajak di bawah benchmark yang sedang diteliti tidak dalam tahap siklus hidup yang sama.
c. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak perlu adanya pembenahan dari segi peraturan dan dari berbagai aspek yang dapat menibulkan ketidakpatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA
Krisna Wijaya, Dr, Ir, 2010. Analisis Kebijakan Perbankan Nasional,PT. Elex Megia Komputindo, Jakarta.
Mardiasmo, Prof. Dr. MBA, Ak, 2010. Perpajakan, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
Roehmat Soemitro, 2011. Prof. Dr, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / Pmk.03 / 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta perkembangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 105/PJ/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap IV.

Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se – 96/Pj/2010 Tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Dan Petunjuk Pemanfaatannya.

Bank Indonesia : http//:www.bi.go.id
Pajak : http//:www.pajak.go.id

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil Analisis Laporan Keuangan Bank-bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara dan dilanjutkan dengan Analisis Statistik (Mean dan Median), penulis mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa satu wajib pajak nilai rata-rata rasionya di bawah benchmark, yaitu:
e. Manajemen wajib pajak yang tidak sehat;
f. Wajib pajak sedang dalam tahap pengembangan pasar/produk baru;
g. Wajib pajak tergolong pemain baru dalam industri;
h. Wajib pajak sedang dalam tahap penelitian dan pengembangan, perluasan usaha atau promosi.
Apabila keempat hal tersebut tidak ada di wajib pajak, maka ini menunjukkan bahwa wajib pajak kemungkinan berusaha mengecilkan beban pajaknya dan perlu mendapat perhatian serius untuk mencari tahu modus yang digunakan wajib pajak.
Kempat faktor tersebut relevan dengan wajib pajak bank yang berada di bawah benchmark. Secara umum, industri perbankan di Indonesia adalah industri yang sangat ketat pengaturannya (well-regulated) karena sifatnya yang strategis dan mangandalkan kepercayaan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa secara umum wajib pajak bank dikelola dengan sangat baik oleh pihak manajemen. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan bahwa faktor manajemen yang tidak sehat tidak ada di sektor perbankan.
Untuk menyimpulkan apakah wajib pajak yang berada di bawah benchmarak adalah mereka yang masih dalam tahap pengembangan dapat dilihat pada komponen pengurang penghasilan di Surat Pemberitahuan (SPT) seperti biaya gaji, penghapusan dan cadangan piutang, penyusutan. Selain itu, juga harus dilihat perkembangan jumlah karyawan dari tahun ke tahun. Kalau jumlah pegawai menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam periode tiga sampai lima tahun terakhir, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa wajib pajak tengah mengembangkan kegiatan usahanya. Hal lain yang dapat dilihat untuk mengkonfirmasi hal ini antara lain dapat dilihat di neraca, bagaimana pertumbuhan aset (aktiva tetap, uang muka sewa dan lain-lain). Dari sisi administratif, dapat dilihat perkembangan jumlah cabang.
5.2. Saran
Adapun saran yang akan diberikan penulis setelah melakukan penelitian sehubungan dengan Pemanfaatan Total Benchmarking Dalam Melakukan Pengujian Kepatuhan Wajib Pajak Perbankan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bank Perkreditan Rakyat di Sulawesi Utara) adalah sebagai beriktu :
d. Apabila hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang menggambarkan adanya pengembangan usaha wajib pajak menunjukkan bahwa wajib pajak tidak sedang dalam tahap pengembangan, maka kecurigaan profesional (professional sceptism) bahwa ada ‘sesuatu yang salah dengan wajib pajak’ harus mulai dimunculkan dan dibuktikan. Tentu saja ini bukan perkara mudah, tetapi mutlak untuk dilakukan sehingga diperoleh profil yang lengkap atas perilaku ketidakpatuhan wajib pajak
e. Satu hal yang perlu diingat adalah satu wajib pajak tidak selamanya akan berada dalam tahap pengembangan. Wajib pajak yang sudah berada dalam satu industri tertentu yang lama, mungkin sudah tidak dalam tahap pengembangan sehingga keberadaan wajib pajak tersebut di bawah benchmark industrinya perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Untuk meningkatkan nilai kesebandingan dalam pendekatan benchmarking, perlu dilihat juga posisi dalam siklus hidup perusahaan yang dijadikan benchmark, apakah masih dalam tahap pengembangan atau sudah dalam tahap maturity. Penyesuaian perlu dilakukan apabila antara wajib pajak benchmark dengan wajib pajak di bawah benchmark yang sedang diteliti tidak dalam tahap siklus hidup yang sama.
f. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu adanya pembenahan dari segi peraturan dan dari berbagai aspek yang dapat menibulkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: