Just another WordPress.com weblog

KATA PENGANTAR

Asalamu’alaikum, Wr, Wb.
Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis dapat menyusun sebuah penelitian untuk melengkapi tugas Hukum Agraria.
Dan tidak lupa juga kita selaku umat dan pengikut rasul untuk mengucapkan salawat dan salam kepada baginda besar nabi Allah yaitu Rasullullah Saw, dan semoga percikan rakhmatnya sampai kepada kita para umatnya yang senantiasa selalu mengikuti sunahnnya, Amin.

Secara lahiriah, manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah, oleh karena itu, bagaimana tanah itu dikuasai oleh manusia baik sebagai individu maupun kelompok, bagaimana negara mengatur dan mengelola penguasaan tanah, dan bagaimana penguasaan tersebut dijamin oleh hukum, menjadi isu yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga bernilai politis, sosial dan magis religius—sebagaimana masih berlaku di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam penelitian ini penulis dengan sengaja membahas masalah-masalah mengenai tanah yang terjadi di kehidupan bermasyarakat sehari-hari, terlebihkususnya masalah tanah warisan yang terjadi di desa arakan kecamatan tatapaan kabupaten minahasa selatan.

DAFTAR ISI
Kata pengantar……………………………………………………………………………………………….1
BAB I PENDAHULUAN
Latar belakang masalah……………………………………………………………………………………3
Rumusan dan batasan masalah…………………………………………………………………………6
Tujuan dan kegunaan penelitian………………………………………………………………………..6
BAB II TINJAUN PUSTAKA
Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA dan PP. No.40/1996 Ruang Lingkup Atas Tanah…7
Hak milik…………………………………………………………………………………………………………7
Sifat dan ciri-ciri hak milik…………………………………………………………………………………8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian………………………………………………………………………………………….10
Jenis penelitian………………………………………………………………………………………………10
Pendekatan penelitian…………………………………………………………………………………….10
Waktu dan tempat penelitian…………………………………………………………………………..11
Tekhnik pengumpulan data……………………………………………………………………………..11
Analisis data………………………………………………………………………………………………….11
BAB IV HASIL PENELITIAN
Gambar umum lokasi penelitian……………………………………………………………………..13
Silsilah keluarga yang bermasalah……………………………………………………………………13
Permasalahan yang terjadi……………………………………………………………………………..14
BAB V PENUTUP
Kesimpulan………………………………………………………………………………………………….16
Saran ………………………………………………………………………………………………………….16
Daftar pustaka……………………………………………………………………………………………..17

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Seiring perkembangan yang terjadi dengan berkembang pesatnya pembangunan dan banyak terpakainya lahan-lahan pertahanan di jaman ini, maka banyak terjadi permasalahan hak kepemilikan atas tanah, seperti tanah sengketa, tanah warisan & masi banyk yang teerjadi permasalahan-permasalahn hak atas tanah.
Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di hakinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan publik. Penguasaaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil mamfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada juga penguasaan yuridis, yang biarpun memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataanya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan tanah secara yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaan tetap ada pada pemilik tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah tersebut diatas dipakai dalam aspek privat atau keperdataan sedang penguasaan yuridis yang beraspek publik dapat dilihat pada penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 2 UUPA.

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Hak penguasaan atas tanah sebagai Lembaga Hukum.
Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan antara tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebgai pemegang haknya.
2. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.
Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan antara tanah tertentu sebagai obyek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya.

Hak perseorangan atas tanah
Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan , dan atau mengambil mamfaat dari bidang tanah tertentu.

Hak –hak atas tanah.
Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya (lihat pasal 16 dan 53 UUPA Jo. PP No 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah).
Wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Wewenang umum
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air danruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain.

2. Wewenang khusus
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenangpada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, HGB untuk mendirikan bangunan, HGU untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, yang dikelompokkkan menjadi 3 bidang, yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap
Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contoh: HM. HGU, HGB, HP, Hak Sewa untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan.

2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang
Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara
Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Contoh: Hak Gadai,, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

B. RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH
Berdasarkan masalah di atas penulis dapat merumuskan mengenai masalah tanah warisan antara dua keluarga.
Adapun masalah yang akan di angkat yaitu:
1. Bagaimana masalah tanah warisan antara dua keluarga
2. Bagaimana penyelesaian masalah tanah warisan tersebut

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Adapun tujuan dan kegunaan penelitiaan adalah sebagai berikut:

1. tujuan penelitian.
a. Untuk mengetahui silsila keluarga yang bermasalah mengenai tanah warisan di desa arakan.
b. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tanah warisan antara dua bela pihak keluarga yang bermasalah.
c. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian masalah tanah warisan.

2. Kegunaan penelitian:
Adapun kegunaan penelitian yang penulis lakukan adalah:
a. Secara teoris, penelitian ini bermanfaat untuk membawa para pembaca dan dapat di jadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya dengan penelitian yang serupa.
b. Secara praktis, bagi para keluarga yang bermasalah atas tanah warisan mereka, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan efaluasi secara baik sesuai aturan negara yang sudah di terapkan selama ini.

BAB II
TINJAUN PUSTAKA

A. Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA dan PP. No.40/1996
-Ruang Lingkup Atas Tanah

Hak Milik
Ketentuan Umum mengenai Hak Milik diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, 20 s/d 27, 50 ayat (1), 56 UUPA.
Pengertian Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan memperhatikan fungsi sosial tanah. Turun temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat dibandingkan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.
Subyek Hak Milik. Yang dapat mempunyai tanah Hak Milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaanya, adalah:
1. Perseorangan.
WNI, baik pria maupun wanita, tidak berwarganegaraan rangkap (lihat Pasal 9, 20 (1) UUPA)
2. Badan-badan hukum tertentu.
Badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara, koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial (lihat Pasal 21 (2) UUPA, PP No.38/1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Atas Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN No. 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan).
Terjadinya Hak Milik. Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagai mana disebutkan dala Pasal 22 UUPA, yaitu:
1. Hak Mik atas tanah yang terjadi Menurut Hukum Adat;
– Terjadi karena Pembukaan tanah (pembukaan hutan).
– Terjadi karena timbulnya Lidah Tanah.
2. Hak Mili Atas tanah tertajdi karena Penetapan Pemerintah;
– Pemberian hak baru (melalui permohonan)
– Peningkatan hak
3. Hak Milik atas tanah terjadi karena Undang-undang;
– Ketentuan Konversi Pasal I, II. VI

Sifat dan ciri-ciri Hak Milik.
1. Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut PP No. 24/1997.
2. Dapat diwariskan.
3. Dapat dialihkan , seperti jual beli, hibah, tukar-menukar, lelang, penyertaan modal.
4. Turun temurun
5. Dapat dolepaskan untuk kepentingan sosial.
6. Dapat dijadikan induk hak lain.
7. Dapat dijadikan jamnina hutang dengan dibebani Hak Tanggungan.
Hapusnya Hak Milik. Pasal 27 UUPA menetapkan faktor-faktor penyebab hapusnya Hak Milik atas tanah dan tanahnya jatuh kepada negara, yaitu;
1. Karena Pencabutan Hak berdasarkan Pasal 18 UUPA.
2. Dilepaskan secara suka rela oleh pemiliknya.
3. Dicabut untuk kepentinga umum.
4. Tanahnya ditelantarkan.
5. Karena subyek haknya tidak memenuhi syarat sebagai sunyek hak milik atas tanah.
6. Karena peralihan hak yang mengakibatkantanahnya berpindah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik atas tanah.
7. Tanahnya musnah, misalnya terjadi bencana alam.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif, karena penelitian ini Untuk mengetahui penerapan tersebut, maka digunakan lebih dari satu instrument penelitian. Untuk mengolah data menjadi sebuah susunan pembahasan, maka penulis menganalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, untuk itu akan digunakan teknik sebagai berikut:
1. Deduktif, yaitu suatu teknik pengolahan data yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum, kemudian mengolahnya menjadi uraian atau pemecahan dan kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang di perlukan melalui penelitian yng telah dilakukan, baik terhadap pengumpulan data melalui buku-buku atau penelitian lapangan, observasi, wawancara, kemudian dianalisa melalui metode berfikir deduktif.

B. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dengan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata. Yang di teliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau menyangkut sejarah kehidupan manusia.

D. Waktu dan tempat penelitian
• Waktu penelitian yaitu : di lakukan selama 4 hari dari hari minggu tngl 26 sampaidengan hari rabu tngl 30 , bulan januari tahun 2014.
• Tempat penelitian yaitu : di lakukan di desa arakan, kecamatan tatapaan kabupaten minahasa selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:
Interview secara langsung, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan tanah warisan yang bermasalah.
Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung orang yang terkait/yang bermasalah.

F. Analisis Data
Proses analisa data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, artinya pelaksanaan analisa data dimulai sejak pengumpulan data, dilanjutkan sesudah pengumpulan data di lapangan dan berakhia pada penyusunan laporan penelitian. Proses kegiatan analisis tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
1. Tahap Reduksi
Reduksi data yaitu suatu analisa yang menajamkan, menggabungkan mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga komponen-komponen finalnya data ditarik kesimpulan. Proses ini dimulai dari menelaah data yang ada.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambar umum lokasi penelitian
Dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di jaman sekarang ini, maka sudah tidak heran lagi kalau sebagian banyak dari masyarakat indonesia yang sering sekali mempermasalahkan masalah tanah.
Seperti masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu masalah tanah warisan dari orang tua yang di permasalahkan oleh anak-cucu mereka.

1. Sejarah tanah yang bermasalah
• Harta warisan yang di tinggalkan oleh orang tua untuk anaknya adalah sebuah tanah kebun yang berluaskan 4 hektar dan banyak sekali tetanaman yang tumbuh di kebun tersebut seperti pohon kelapa, cengkih dan sebagainya.
• Kedudukan tanah tersebut berletak di desa arakan kecamatan tatapaan kabupaten minahasa selatan.

2. Penghasilan dari setiap tanaman
• Kelapa Rp 4.000.000 per musim
• Ccengkih Rp 9.000.000 per musim

B. SILSILAH KELUARGA
1. Pihak pertama
• Unggu natunggle (ibu), Meninggal thun 1998.
• Binti ahmad pangumpia (ayah), meninggal tahun 2000.
Mereka mendapatkan 4 orang anak yaitu :
• Salma pangumpia (anak)
• Yusuf pangumpia (anak)
• Raisin pangumpia (anak)
• Nur pangumpia (anak)
yang sebagai ahli waris. (pihak pertama)

ketika Unggu natunggele (ibu) meninggal dunia, ayah mereka Binti ahmad panggumpia menikah lagi, yaitu pihak ke dua
2. Pihak ke dua
• Binti ahmad pangumpia (ayah) meninggal tahun 2000
• Samia dumais (istri kedua) meninggal thun 2005
dan mereka mendapatkan 2 orang anak yaitu :
• Sulan pangumpia
• Salma pangumpia
yang sebagai penuntut. (pihak kedua)

C. PERMASALAHAN YANG TERJADI
Harta bawaan dari unggu natunggele yang berupa sebuah tanah kebun, dan ketika unggu natunggele meninggal, anak hartanya jatuh kepada anak-anaknya, namun setelah sekian lama berlalu dan setelah ayah mereka yaitu Binti ahmad pangumpia menikah lagi, anak mereka sudah tidak menghiraukan harta peninggalan dari ibu mereka, anak-anaknya sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing.
keluarga/anak dari Binti ahmad pangumpia & Samia dumais, yaitu Sulan pangumpia & Salma pangumpia, (pihak kedua) yang telah menempati tanah kubun tersebut selama 5 tahun, dan yang telah merawat dan menanam tetanaman seperti pohon kelapa dan sebagainya ingin menjual tanah kebun yang sebesar 3 hektar tersebut kepada orang lain, (phak ketiga), maka ada gugatan dari pihak pertama kepada pihak kedua, dengan alasan bahwa mereka yang lebih berhak atas tanah tersebut, karena itu adalah tanah warisan yang di tinggalkan pleh ibu mereka untuk mereka dan mereka.
Dengan gugatan dari pihak pertama tersebut yaitu anak dari Binti ahmad pangumpia dengan istri pertamanya, si pihak kedua membantah gugatan tersebut dengan alasan bahwa mereka juga berhak atas tanah tersebut.
Permasalahan pun meluas dan mereka langsung melaporkan ke pemerintah setempat (hukum tua), permasalahan pun berlangsung sampai ke kantor desa, setelah selang waktu yang cukup lama permasalahan tanah tersebut belum ada titik temunya pihak pertama pun melanjutkan/melaporkan masalah ini ke pengadilan.
Setelah mereka telah melakukan beberapa persidangan & perundingan, pengadilan pun mengeluarkan keputusan sesuai hukum yang berlaku, bahwa pihak pertamalah yang menjadi pemilik dari tanah kebun tersebut, karena pihak pertma adalh anak kandung dari Unggu natunggele yang meninggalkan harta warisan untuk anak-anaknya.
Namun setelah kedua belapihak keluarga memusyawarakan masalah ini dengan kepala dingin, pihak pertamapun mengeluarkan keputusan bahwa mereka harus melakukan perundingan secara kekeluargaan karena mereka masih terikat tali kekeluargaan. dan setelah menerima banyak arahan dari pengadilan kedua keluargapun memutuskan untuk menyelesaikanya secara keluarga.
Dengan cara pihak pertama memberikan (meng hibahkan) sebagian tnah kebun tersebut kepada pihak kedua dengan secara Cuma-Cuma, dengan catatan pihak kedua tidak boleh menjual tnah tersebut ke orang lain karena tanah tersebut adalah warisan dari orang tua, dengan keputusan dari pihak pertama maka pihak keduapun menerima keputusan tersebut bahwa untuk tidak akan menjual tanah itu ke orang lain, dan mengelolahnya sebagai harta warisan mereka.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Segala sesuatu yang terjadi mengenai Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di hakinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

B. Saran
UU mengenai Pertanahan memang belum sepenuhnya dijalankan di negara kita yang tercinta ini, karena disebabkan masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat yang awam tentang UUPA.
Oleh karena itu, adanya upaya penyuluhan hukum, penulisan dan penelitian lebih lanjut, baik berupa buku, artikel dan karya ilmiah yang lain, yang lebih spesifik dan juga kajian-kajian multidisipliner dari para ahli tentang agararia.
Dan sudah selayaknya bagi masyarakat untuk tidak terlalu mempermasalahkan tanah yang sudah menjadi hak milik bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

• Effendi, Sofyan, “Hukum Agraria Indonesia dan Peraturan” Tentang Tanah., Jakarta

• Hasil Wawancara secara langsung dengan Raisin pangumpia, pihak yang bersangkutan, di desa rakan kec tatapaan, kab minsel, prop sulawesi utara.

• Lexi J.Maelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 1998), h.3.

• Bambang Songgono, Metodologi Penelitian Hukum(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.114.

• Harsono, Boedi, “Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan, Hukum Tanah”, Jakarta: Djambatan, 2000

• Mandiri, Novindo, “Pedoman Tata Cara Hak Atas Tanah”, 1999

• Kitab UU Agraria, “Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah”., 2000

• Oloan, Sitorus, dan HM. Sierra, Zaki, “Hukum Agraria di INDONESIA: Konsep Dasar Dan I Mplementasi, Mitra Dan Kebijakan Tanah di Indonesia ”, Jilid., I, Jakarta: Pustaka Jakarta, 2006

• Chomzah, ali Ahmad, “Agraria Pertanahan di Indonesia”, Cet., I, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004

• Gautama, Sugarto, “Masalah Agraria”, Bandung: Alumi, 197

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: